MENYIKAPI GLOBALISASI HUKUM TANAH DENGAN KEARIFAN LOKAL

Land given to and owned by people with rights provided by the UUPA is to be used and utilized. The granting and possession of land with these rights will not be meaningful if its use is limited to land as the surface of the earth. The land also has a significant role in the dynamics of development. According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI,  "earth and water are natural resources contained therein controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people." This research uses a normative juridical approach that is research based on the rules / according to the law because this research focused on the use of document studies and literature or secondary data. The research specification used is descriptive-analytic, which describes the law of the land in the era of globalization based on local wisdom. The results of the study illustrate that the role of the land ruling state, which used for the prosperity of the people, is regulated under Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA).On the other hand, the globalization of law is nothing more than a legal intervention from developed countries towards developing countries in order to adjust their laws globally. One way to address the problem of globalization of land law is to reaffirm local wisdom. In other words, they are upholding the customary provisions related to land. Example: provisions of customary land. Customary land is communal land that is jointly owned and thus does not need to be certified.Keywords: globalization, land law, local wisdomABSTRAKTanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Tanah juga mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan. Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada kaidah-kaidah/menurut hukum, oleh karena penelitian ini dititik-beratkan pada penggunaan studi dokumen dan bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan tentang hukum tanah di era globalisasi berdasarkan kearifan lokal. Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran negara penguasa tanah yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Disisi lain, globalisasi hukum tak lebih sebagai intervensi hukum dari negara maju terhadap negara berkembang agar menyesuaikan hukumnya secara global. Salah satu cara menyikapi persoalan globalisasi hukum tanah ini adalah dengan menegaskan kembali kearifan lokal. Dengan kata lain, menegakkan kembali ketentuan-ketentuan adat terkait dengan tanah. Misalnya ketentuan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah komunal milik bersama, dengan demikian tidak perlu disertifikatkan

Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve di Kawasan Pesisir dan Pantai

Melalui pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir pantai, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ternyata masih rendah. Hal ini juga didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan. Daerah pesisir dan pesisir, yang rentan terhadap abrasi, membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan hutan mangrove. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan aksi bersama, yaitu penanaman mangrove di wilayah pesisir dan pesisir. Kegiatan penyuluhan dan aksi penanaman mangrove ini dilakukan di wilayah pesisir Dusun Semunduk, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah desa dan masyarakat mengapresiasi adanya kegiatan penyuluhan dan penanaman mangrove. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pantai menjadi program utama yang dilaksanakan dan dikembangkan di masa depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi bersama antara akademisi dan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga muncul secara alamiah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara preventif dan represif. Kata Kunci: Penyuluhan hukum, penanaman bakau, perlindungan kawasan pesisir dan panta

Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures

Early January 2023, the President of the Republic of Indonesia ratified the R-KUHP to become Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The new Criminal Code will be enforced in three years, with the agenda of socializing it to all law enforcement officials, and also to all Indonesian people. This study wants to explore the use of the Criminal Code with the various problems that accompany it, during an independent nation. The enactment of the Criminal Code raises its own problems for Indonesian religious people based on the first precepts of Pancasila and having an eastern culture. The method used in this research is doctrinal research or normative legal research and is supported by empirical legal research. The novelty of this study is an analysis of the problems with the application of the Criminal Code so far to strengthen the enforceability of the new Criminal Code which will be implemented in the next three years. Research results are, the problem with the application of the Criminal Code as a form of material criminal law has an impact on all aspects. First, the aspect of legal education where knowledge about criminal law reform is not beneficial due to the maintenance of the Criminal Code, from the judicial or law enforcement aspect, the Criminal Code also continues to be used and even becomes the basis for considering the general rules of Book I of the Criminal Code, as long as it is not regulated in laws and regulations outside the Criminal Code. The validity of the Criminal Code from the perspective of religious law and customary law has gaps that cause problems, such as the adultery article in the Criminal Code which has different meanings and principles from those stipulated in religious law and customary law. The principle of “no excuse”, which is implied in the Criminal Code, does not reflect the religious and cultural character of the Indonesian people by prioritizing the concept of forgiveness

REGULASI DAN TATA LAKSANA PENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON BERBASIS VOLUNTARY DAN MANDATORY DI NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan tata laksana nilai ekonomi karbon pra dan pasca terbitnya peraturan presiden nomor 98 tahun 2021 jo peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 21 tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Potensi hutan dan lahan, harus dimaksimalkan melalui integrasi dan rencana aksi daerah. Pelaksanaan kegiatan ekonomi karbon, selama ini berjalan masih bersifat sukarela (voluntary). Menggunakan metode penelitian yuridis doktrinal, dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Selanjutnya menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama, tata laksana ekonomi karbon pra Perpres Nomor 98 tahun 2021 jo Permenlhk Nomor 21 tahun 2022, telah dilaksanakan kurang lebih selama 15 tahun dan bersifat sukarela (voluntary) oleh kelompok masyarakat/komunitas penggiat lingkungan, baik dengan mekanisme skema Plan Vivo dan skema lainnya. Kegiatannya bersifat dua pihak (business to business) yaitu pihak komunitas dan pihak investor luar negeri. Kedua, Diterbitkannya Perpres Nomor 98 tahun 2021 jo Permenlhk Nomor 21 tahun 2022, maka kegiatan ekonomi karbon yang dilakukan sebelum regulasi tersebut lahir, diwajibkan (mandatory) untuk melakukan penyesuaian melalui skema Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Lahirnya regulasi aquo, memberikan kepastian hukum pelaksanaan nilai ekonomi karbon di Indonesia.   Abstract: This study aims to examine the issue of governance of the economic value of carbon pre- and post-issuance of presidential regulation number 98 of 2021 and regulation of the Minister of Environment and Forestry number 21 of 2022 concerning the implementation of the economic value of carbon. The potential of forests and land must be maximized through integration and regional action plans. The implementation of carbon economy activities, so far, is still voluntary. Using juridical doctrinal research methods, with a library research approach. Furthermore, it uses secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, and is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the first study, the management of the carbon economy pre-Presidential Regulation Number 98 of 2021 jo Permenlhk Number 21 of 2022, has been implemented for approximately 15 years and is voluntary by community groups / communities of environmental activists, both with the mechanism of the Vivo Plan scheme and other schemes. Its activities are two parties (business to business), namely the community and foreign investors. Second, the issuance of Presidential Regulation Number 98 of 2021 and Permenlhk Number 21 of 2022, so carbon economic activities carried out before the regulation was born, are required (mandatory) to make adjustments through the National Registry System for Climate Change Control (SRN PPI) scheme. The birth of aquo regulation, providing legal certainty for the implementation of the economic value of carbon in Indonesia

LULUS TEPAT WAKTU: SEBUAH MOTIVASI DAN KODE ETIK BELAJAR BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI

Abstrak: Setiap tahun tingkat kelulusan mahasiswa lebih rendah dibandingkan dengan kuantitas mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu melalui pengenalan kode etik selama menempuh pendidikan. Kegiatan ini telah diikuti oleh mahasiswa sebanyak 43 orang. Pada tahap awal, mahasiswa dikenalkan beberapa trik dan strategi menempuh studi dengan baik, terakhir ditutup dengan diskusi dan evaluasi menggunakan angket. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan mencapai 89%. Diharapkan materi yang telah diperoleh oleh mahasiswa dapat diterapkan selama menempuh jenjang pendidikan agar dapat lulus tepat waktu dengan prestasi akademik yang maksimal. Abstract:  Every year the student's graduation rate is lower compared to the quantity of students who continue their education to college. Therefore, this activity aims to increase the motivation of students to complete their studies on time through the introduction of a code of ethics while studying. This activity has been attended by 43 students. In the initial stage, students are introduced to several tricks and strategies for studying well, finally closed with discussion and evaluation using a questionnaire. The results of the activity showed that students understood the material that had been delivered reaching 89%. It is hoped that the material that has been obtained by students can be applied during the education level so that they can graduate on time with maximum academic achievement

KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN KECAKAPAN HUKUM (STUDI DI MASYARAKAT ADAT DUSUN SADE LOMBOK TENGAH)

This study intends to describe legal skills in the prespective of indigenous people by photographing the implementation of merari’in sade community. This research is a normative legal by not putting aside empirical research conducted through library research and interviews, to be analyzed qualitatively based on legal, conceptual and socio legal aprroach. The result show that sade community tends to interpret a person’s legal maturity from the real aspect, namely the fullfilment of “aqil balig” indicator, which sade women are also skilled in weaving to strengthen the definiton of legal skills based on national laws such as marriage law. in addition, it is necessary to make legislative efforts to review the marriage law by making the values of local wisdom as a source of ideas so that national law does not exists in a vacuum due to its inability to respond to the values of life and apply around it.keyword : legal skill;, sade community; merari’ ABSTRAKPenelitian ini bermaksud mendeskripsikan kecakapan hukum dalam perspektif masyarakat adat dengan memotret penyelenggaraan merari’ di masyarakat Sade. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tidak mengenyampingkan penelitian empiris yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendekatan undang-undang, konsep dan sosio-legal. Diperoleh hasil bahwa masyarakat Sade cenderung memaknai kedewasaan hukum seseorang dari aspek sesungguhnya yaitu terpenuhinya indikator aqil-baliq, yang perempuan Sade juga telah terampil dalam hal menenun untuk memperkuat definisi kecakapan hukum berdasarkan hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, perlu kiranya dilakukan upaya legislative review terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber ide agar hukum nasional tidak berada di ruang hampa akibat ketidakmampuannya dalam merespon nilai-nilai yang hidup dan berlaku di sekelilingnya

PENCEGAHAN KERUSAKAN DAN PEMBALAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT MENUJU HUTAN LESTARI DAN KEHIDUPAN BERKELANJUTAN

Abstrak: Masyarakat merupakan salah satu basis vital dalam pencegahan kerusakan dan pembalakan hutan. Peran Masyarakat sangat penting, melalui organisasi salah satunya yaitu PDA Lombok Barat melalui Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dan Majelis Hukum dan HAM, diharapkan dapat menjadi Gerakan ecofeminism, yang peduli terhadap lingkungan hidup, khususnya hutan yang menjadi fokus dalam kegiatan PKM ini. Tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada anggota dan jajaran PDA Lombok Barat NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh ketua dan anggota PDA Lombok Barat sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, para peserta diberikan sosialisasi terkait regulasi terkait kehutanan, kemudian implementasi dari aturan tersebut baik dalam perspektif das sein maupun das sollen, serta peran Masyarakat. Tahap akhir kegiatan diadakan sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual dengan jumlah sebanyak 15 pertanyaan. Hasil kegiatan menunjukkan 87% peserta memahami materi yang telah disampaikan. Harapan dengan diberikannya materi, sesi diskusi, serta evaluasi kepada para perserta, penan mereka dalam organisasi kemasyarakatan lebih ditingkatkan lagi dan lebih peduli terhadap lingkungan hidup.Abstract: The community is a vital basis for preventing forest demage and logging.The role of community is very important, through organizations, one of which is theWest Lombok PDA through the Environmental and Disarter Management Council, and the Law and Human Rights Counsil, is hoped that it can became an ecofeminism, movement, which cares abaout the environment, especcialy forest which are the focus of this PKM activity. The aim of this is to prof activity is to provide understanding to members and staff of the West Lombok NTB PDA. This activity was attended by the chairman and members of the West Lombok PDA as many as 25 people. In the initial stage of this activity, the participants were given socialization regarding regulations related to forestry, then the implementation of these regulations from both a das sein and das sollen perspective, as well as the role of the community. The final stage of the activity was a discussion and evaluation session using a manual questionnaire. The results of the activity showed that 85% of participants understood the material that had been presented. It is hoped that by providing materials, discussion sessions and evaluations to the participants, their role in community organizations will be further enhanced and they will be more concerned about the environment

Hukum dan Illegal Logging: Studi Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa

Problem: Assumptions about the rise of illegal logging behaviour in Sumbawa are caused by the fading local wisdom of Pati Ongong. The values of local knowledge in the form of wood felling rituals, the selection of wood that can cut down, the boundary of protected forests and so forth which have been a guideline for the people of Sumbawa in cutting down wood are no longer functioning. Forestry problems that occur in Sumbawa are caused by unclear rules, forest boundaries and forest management, between indigenous peoples, companies and Perhutani / forestry. In resolving the illegal logging that occurred in Sumbawa, in addition to returning the value of Pati Ongong's local wisdom and the application of positive law. The central government, regional governments and indigenous peoples must sit together to agree, related to forest management boundaries between forestry and indigenous peoples. The agreement between forestry and indigenous peoples will be able to become a solution related to illegal logging that occurs in Sumbawa. Research purposes: This is a scientific effort to find a shift in knowledge and understanding in the field of illegal logging settlement by describing the settlement of illegal logging that occurred according to Pati Ongong in the Sumbawa community. The concept Constructing based on local wisdom Pati Ongong as the local power of the community in solving illegal logging. Research Method: This research is non-doctrinal research. It is using primary data and secondary data analyzed with qualitative descriptive analysis. This dissertation research offers the concept of solving illegal logging based on local wisdom Pati Ongong became the basis for solving illegal logging both by KPHP and the judiciary accommodated through local regulations in Sumbawa Regency. The synergy of customary law through local wisdom with firmness and the nature of enforcing state law through flexible harmonization can cause a deterrent effect in the community for illegal logging actors. State law can play its role when cases that occur result in significant state losses or illicit logging that is caring out in a planned, massive, and organized manner. The justice system can accommodate the values that live in the community to solve the problem of illegal logging in the court. Research Result: The settlement of illegal logging with the local wisdom of Pati Ongong is done by imposing customary sanctions on the perpetrators with tampe punishment. Granting tampe punishment to the perpetrators because the perpetrators cut timber without permission in the forest area is not a red zone or prohibited area for logging. The tampe penalty 'is in the form of customary sanctions which do not allow a person to participate in usual activities for six months. Even the perpetrators prohibited from getting married until the sentence they live is completed and paying customary fines by replanting the forest that has been cut down without the permit. As for the violations included in the severe category, namely felling without permission exceeding the permitted area for logging, customary sanctions will be given in the form of conventional fines and expulsion from the village. Ahmad / Mat Belo was one of the people who had been driven out of the village for illegal logging and logging in the restricted zone. The concept of solving illegal logging is based on local wisdom by reappointing Pati Ongong and applying customary law and strengthened by state law. Pati Ongong, which is part of the customary law of the Sumbawa community, must be affirmed in writing by the indigenous population. Customary law in writing further strengthens Pati Ongong's position among indigenous peoples. In addition to the written customary law, Pati Ongong customary law must also be socialized among the Sumbawa customary community and the customary rules must be carried out firmly and not selectively in their application to the violating community. Besides, state law must provide legal recognition of the customary law of Pati Ongong. Pati Ongong's local wisdom values can become the basis for the country's legal resources related to the settlement of illegal logging. The synergy between customary law and local wisdom with state law with written firmness can have a deterrent effect in the community of illegal logging actors. The unlawful logging case which was resolved through Pati Ongong's local wisdom regarding violations of logging without permission from Pati Ongong was given sanctions in the form of being expelled and isolated from the village area. The state law imposed imprisonment and paid compensation. Settling illegal logging cases by applying Pati Ongong's local wisdom values, as well as imposing customary sanctions that are strengthened by state law, can be a solution for the government in resolving illegal logging in Sumbawa. The concept of Pati Ongong's local wisdom values in resolving the unlawful logging conflict is more of a customary sanction which gives a very high social effect to the community that violates the mutually agreed traditional rules